Fakta Atas Kasus PHK

  • Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan RI, hingga bulan April 2020, sebanyak 1,94 Juta pekerja telah dirumahkan/ diPHK sebagai imbas dari Pandemi Covid-19. Angka tersebut lebih lanjut berasal dari 114.340 perusahaan di berbagai wilayah di Indonesia;
  • Berbeda dengan data dari Kementerian Tenaga Kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) hingga bulan April 2020, justru mencatat bahwa jumlah pekerja yang telah di PHK mencapai sekitar 7 Juta pekerja. Data mana juga equivalen dengan data BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa sekitar 7 juta pesertanya telah kesulitan membayar premi setiap bulannya;
  • Diundangkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU No. 11/2020”) telah memberikan beberapa perubahan fundamental terhadap pengaturan hak-hak pekerja/ buruh ketika dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  • UU No. 11/2020 telah mengkodifikasi seluruh alasan-alasan PHK kedalam satu pasal yaitu Pasal 154A. Alasan-alasan PHK yang dimaksud dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima buruh (Pasal 154A ayat (1) huruf a);

b. Perusahaan melakukan efesiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian (Pasal 154A ayat (1) huruf b);

c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun (Pasal 154A ayat (1) huruf c);

d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur) (Pasal 154A ayat (1) huruf d);

e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 154A ayat (1) huruf e);

f. Perusahaan pailit (Pasal 154A ayat (1) huruf f);

g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan (Pasal 154A ayat (1) huruf g);

    1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh;
    2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan;
    3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
    4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
    5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
    6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

h. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (Pasal 154A ayat (1) huruf h);

i. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 154A ayat (1) huruf i);

j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis (Pasal 154A ayat (1) huruf j);

k. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 154A ayat (1) huruf k)

l. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana (Pasal 154A ayat (1) huruf l)

m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan (Pasal 154A ayat (1) huruf m)

n. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau (Pasal 154A ayat (1) huruf n)

o. pekerja/buruh meninggal dunia (Pasal 154A ayat (1) huruf o).

14 thoughts on “Fakta Atas Kasus PHK

  1. Rachimuddin says:

    Saya ada 2 pertanyaan pak,

    1. Bagaimana jika perusahaan memPHK karena perusahaan sudah tidak memerlukan karyawan tersebut dengan alasan skillnya sudah tidak diperlukan ddan karyawan tersebut pkwtt dan perusahaan masih dalam kondisi yang baik tidak sedang merugi? Apakah masuk efisiensi atau pensiun dini (masa kerja diselesaikan atas kemauan perusahaan)
    2. Mana yang menjadi acuan perhitungan pesangon jika perusahaan yg memiliki PKB dengan hasil hitungannya lebih tinggi dari UU cipta kerja?
    Terima kasih pak sebelumnya.

    • admin says:

      1. tidak masuk dua2nya pk, krn PHK adalah pengakhiran hubungan kerja dr pengusaha, sebaiknya komunikasikan secara bipartit dengan pengusaha, dibuatkan berita acara perundingan, jika tidak disepakati maka bapak bisa mengajukan permohonan tripartit ke disnaker setempat;
      2. PKB hnya dapat diakhiri atas kesepakatan para pihak dalam hal ini pengusaha dan serikat pekerja, atas hal tersebut maka selama PKB masih berlaku setelah keluarnya UU cipta Kerja, maka PKB menjadi lex spesialis dari UU Cipta kerja, karena besaran hitungan pesangon bukan kualifikasi pelanggaran atas norma UU.

  2. Poniati says:

    Terimakasih pak ..tadi sudah meluangkan waktu untuk membantu saya memberi masukan …semoga Allah membalas kebaikan bapak dan sekeluarga

  3. Dewi says:

    Asalamualaikum pak…saya mau bertanya dengan permasalahan phk sepihak tampa ada kesalahan …hanya karna saat itu kami membuat serikat buruh..dan saat 1bulan sk serikat kami keluar tiba tiba kami di beri sk phk dr perusahaan .sedangkan awal nya kami sudah bekerja dengan baik .dan setiap perintah dari menejemen sudah kami jalan kan dengan sepenuh nya…

  4. Brian says:

    Assalammualaikum
    Ijin bertanya pak, bagaimana menyikapi perekrut di suatu perusahaan yang menawarkan gaji dibawah UMK yang ditetapkan berdasarkan wilayah dengan alasan ataupun tanpa alasan?
    Apakah itu termasuk bentuk pelanggaran perusahaan?

    • admin says:

      itu termasuk pelanggaran UU Pk Brian, dalam UU 13/2003 Jo. PP pengupahan, pengusaha tdk boleh membayarkan upah dibawah UMP, pada saat perjanjian awal seharusnya dinegosiasikan, namun jika tidak memungkinkan bisa melakukan renegosiasi kontrak kerja melalui perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha

  5. Rachmad says:

    Malam… Tadi sore Saia konsult lewat chat WA tentang UU PHK SEPIHAK dari Perusahaan dan sudah di jawab dengan baik dan terang oleh Sedayu&Partner LAWYERS. Saia mengucapkan terimakasih karena besok Saia mau menemui pihak HR dari perusahaan Saia dengan dalil UU Saia akan berdebat.

  6. Diah says:

    Siang pak,saya mau bertanya pak pada hari Minggu saya mendapatkan SP 1,dan tadi pada hari ini Senin saya mendapatkan SP 2 pak,apakah jika di PHK karena mangkir akan di denda juga pak?

    • admin says:

      koq cepat sekali, harusnya berjarak beberapa minggu/ bulan, kecuali mengulangi pelanggaran yg sama, jika ibu karyawan pkwt, maka phk krn alasan mangkir tidak dikenakan denda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Konsultasi !